Pemkot Bima Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan LKPD dan LKKL Tahun 2024

Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH, saat mengikuti Entry Meeting pemeriksaan LKPD di Ruangan Rapat Walikota Bima. 

Kota Bima, Realita NTB.-
Pemerintah Kota Bima mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Koordinasi Pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2024, yang digelar secara virtual melalui video conference. 

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, hadir langsung secara daring dari Jakarta, sementara Wakil Wali Kota Bima, didampingi jajaran perangkat daerah terkait, mengikuti kegiatan tersebut dari Aula Parenta (Ruang Rapat Wali Kota Bima). 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bentuk pengawasan awal dalam proses pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga secara nasional. 

Dalam sambutannya, perwakilan BPK RI menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta komitmen penuh dari seluruh entitas pelaporan dalam mendukung proses pemeriksaan. 

Entry meeting ini juga menjadi forum awal untuk menyampaikan metodologi pemeriksaan, ruang lingkup, hingga potensi risiko yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. 

Wali Kota Bima dalam pernyataannya menyampaikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan LKPD, serta komitmen Pemerintah Kota Bima dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. 

“Kami siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan dan berharap proses ini dapat berjalan lancar serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang,” ungkap Wali Kota. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bima akan memberikan akses dan data yang dibutuhkan tim pemeriksa, serta terus menjaga sinergi dengan BPK sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. 

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dengan lembaga pemeriksa, sekaligus mendorong terciptanya keuangan negara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. (RED)

Posting Komentar

0 Komentar